PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) TIDAK AKAN MAMPU MENGENTASKAN KEMISKINAN RAKYAT

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)

TIDAK AKAN MAMPU MENGENTASKAN KEMISKINAN RAKYAT

Latar belakang

Bermula dari tidak terkoordinasinya dengan baik program – program pengentasan kemiskinan yang dimiliki oleh departemen – departemen di pemerintahan RI, maka dimunculkanlah program ini. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sendiri adalah suatu instrument pemerintah yang digulirkan untuk mencapai salah satu poin dari MDGs (Millenium Development Goals) yaitu pengentasan kemiskinan. Program ini akan menyatukan berbagai program yang dimiliki oleh berbagai departemen dibawah satu koordinasi tim penanggulangan kemiskinan.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ini mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri ini dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan (Pedoman Umum PNPM, 2007).

Secara umum, PNPM adalah suatu program yang memberdayakan masyarakat secara optimal dalam mengatasi problem – problem kemiskinan yang terjadi. Masyarakat diharapkan akan aktif dalam pembuatan keputusan dan pemecahan masalah – masalah yang mereka hadapi. Dengan kata lain, dengan program ini, masyarakat hendaknya mandiri dan dapat menentukan sendiri apa yang harus dilakukan agar mereka terbebas dari kemiskinan.

Prinsip – prinsip dasar PNPM

PNPM-Mandiri menekankan prinsip-prinsip dasar berikut ini:

• Bertumpu pada pembangunan manusia.  Pelaksanaan PNPM Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.

• Otonomi.  Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.

• Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.

• Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

• Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan.

• Kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan.

• Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyarawah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.

• Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggunggugatkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.

• Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.

• Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.

• Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

• Sederhana. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat. (Pedoman Umum PNPM, 2007)

Ada apa di balik PNPM?

Tanpa mengurangi apresiasi kepada pemerintah yang berkeinginan untuk mengentaskan kemiskinan, ada beberapa hal yang mungkin tidak diperhatikan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan negeri ini. Pemerintah tampaknya melupakan satu hal yaitu akar masalah kemiskinan yang menimpa sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini. Dari PNPM tersebut, pemerintah hanya menyebutkan harus begini dan begitu. Tanpa adanya upaya untuk menyelesaikannya secara mendasar, yaitu menghilangkan akar permasalahannya.

Pemerintah saat ini entah pura – pura tidak tahu atau memang benar – benar tidak tahu bahwa kemiskinan di negeri ini disebabkan oleh penerapan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ini memang secara hakiki pasti mengharuskan adanya kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Sebagai gambaran betapa rumitnya masalah kemiskinan dalam sistem kapitalis ini, mari kita perhatikan lingkaran setan kemiskinan berikut ini :

 

Apabila kita lihat lingkaran setan seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, paling tidak dapat kita rumuskan akar masalah kemiskinan itu sebenarnya apa. Sebagai sebuah lingkaran, tentu akan putus apabila salah satu bagiannya kita potong. Melihat lingkaran setan kemiskinan seperti di atas, ada beberapa hal yang setidaknya dapat dilakukan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, yaitu :

1.      Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembukaan lapangan pekerjaan.

2.      Menggratiskan dan memajukan pendidikan.

3.      Jaminan atas terpenuhinya kebutuhan primer masyarakat (papan, sandang, pangan).

4.      Menggratiskan fasilitas kesehatan.

5.      Pemberian modal gratis bagi usaha rakyat miskin.

Semua poin pengentasan kemiskinan di atas telah dilakukan oleh Rasulullah saw dan juga para sahabat dan khalifah – khalifah sesudahnya. Misalnya saja Umar bin Khattab yang pernah memberikan sebidang tanah dengan gratis kepada seseorang yang tidak memiliki tanah untuk bercocok tanam. Ataupun juga pembiayaan pendidikan yang memang gratis oleh Rasulullah saw dengan mengganti uang jaminan bebas para budak perang dengan pengajaran baca tulis gratis kepada kaum muslimin. Semuanya itu dilakukan oleh Rasulullah saw dan juga orang – orang sesudahnya sesuai dengan bimbingan Islam. Sehingga apabila pemerintah memang serius ingin mengentaskan kemiskinan beberapa hal fundamen di atas harus segera dilakukan.

Tetapi sayangnya kelima poin di atas tidak mungkin akan tercipta pada sistem ekonomi kapitalis. Bagi mereka kegiatan ekonomi masyarakat termasuk mendapatkan pekerjaan yang layak ataukah tidak harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sehingga pada dasarnya tidak ada dalam kamus mereka istilah membuka lapangan kerja bagi rakyatnya, apalagi menyediakannya. Ataupun juga pendidikan dan fasilitas kesehatan gratis yang sangat – sangat tidak diharapkan oleh sistem ini karena hanya akan membuat rakyat menjadi tidak mandiri karena terlalu banyak disubsidi.

Kalau pendidikan dan fasilitas kesehatan saja tidak digratiskan apalagi pemberian modal secara cuma – cuma tentu merupakan suatu hal yang tabu dalam sistem ini. Sehingga jangan heran apabila pemerintah hanya akan sebatas meminjami modal kepada rakyatnya dengan bunga yang harus dibayar oleh mereka setiap tahunnya. Semua itu semakin memperjelas bahwa masalah kemiskinan tidak akan dapat diatasi oleh PNPM yang didasarkan kepada sistem ekonomi kapitalistik sekuler ini.

Di samping tidak memiliki pemecahan mendasar atas permasalahan kemiskinan di Indonesia, rupa – rupanya juga ada maksud tersembunyi di balik program PNPM ini. Sadar ataukah tidak pemerintah telah menjadi anak buah yang dengan setia mengikuti apa saja kata tuan besar Amerika Serikat dalam mengurusi rakyatnya. Misalnya saja program kemandirian rakyat. Program itu adalah program yang memang dilakukan sebagian besarnya oleh rakyat. Sehingga pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator saja, atau bahkan mungkin hanya sebagai penyedia fasilitator saja. Dengan demikian salah satu syarat terciptanya sistem ekonomi kapitalis dalam kehidupan negara ini akan tercipta dengan kondusif.

Salah satu syarat itu adalah sedikitnya campur tangan pemerintah dalam usaha ekonomi rakyat. Memang program ini berasal dari pemerintah, akan tetapi tujuan akhir yang ingin dicapai oleh pemerintah adalah sedikitnya campur tangan pemerintah dalam mengurus ekonomi rakyatnya. Walhasil kesenjangan social akan tetap terjadi sebagaimana layaknya kesenjangan social terjadi di negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis seperti Amerika Serikat. Rakyat mandiri yang dimaksud bukanlah mandiri dalam pengertian memiliki pekerjaan yang layak untuk menafkahi keluarganya, tetapi mandiri dalam pengertian mengurusi urusan – urusannya sendiri. Padahal disinilah seharusnya pemerintah itu berperan, yaitu untuk mengurusi kepentingan – kepentingan rakyatnya.

Di samping itu, program ini juga menitikberatkan pada aktivitas kesetaraan gender. Maka tidaklah mengherankan bila iklan seorang ibu tukang sayur yang harus bekerja mati – matian dimunculkan di tv – tv swasta. Iklan itu menceritakan bahwa sudah saatnya kaum perempuan ikut ambil andil dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Bagaimanakah kaum perempuan dapat ikut andil? Tentu saja dengan bekerja sebagaimana layaknya kaum laki – laki bekerja. Bekerja bagi kaum perempuan tidaklah haram, selama dia tidak mengabaikan tugas pokoknya yang utama yaitu sebagai seorang ibu. Akan tetapi dalam kondisi apapun juga, yang sebenarnya diwajibkan mencari nafkah adalah seorang suami, bukan seorang istri. Di sinilah seharusnya peran pemerintah dalam menyediakan pekerjaan yang memang layak kepada para suami untuk menafkahi keluarganya.

Sehingga program PNPM ini tidak lain hanyalah sebuah madu berbalut racun yang bisa menghancurkan generasi muda kita nantinya. Hal itu karena mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak dari sang ibu. Kaum ibu akan cenderung bekerja keluar rumah sehingga pendidikan anak yang seharusnya diterima sang anak menjadi terbengkalai. Bukankah rusaknya generasi muda barat saat ini tidak dapat dilepaskan dari hal ini yaitu turut bekerjanya kaum ibu meskipun sang suami mampu memenuhi kewajiban nafkahnya.

Sebagai penutup, kemiskinan tidak akan pernah dapat ditanggulangi selama kita menggunakan pendekatan sistem kapitalis dalam menyelesaikannya. Sebab secara pembawaan, sistem ekonomi ini memang pasti akan menghasilkan kesenjangan social di antara rakyatnya. Sebagai gantinya hanya sistem Islamlah yang akan dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dengan lima poin fundamen di atas. Tanpa adanya penyelesaian akar masalah, sebaik apapun dan seindah apapun program pemerintah, selama itu pula program itu akan kandas ditengah jalan termasuk program PNPM ini.

Millenium Development Goals (MDGs) menurut saya hanyalah sebuah ilusi dan khayalan sistem kapitalis sekuler yang diusung oleh Amerika Serikat dan sekutunya. MDGs itu sendirilah yang akan menelanjangi kebobrokan – kebobrokan sistem kapitalis sekuler ini. Dengan pertolongan Allah swt insya Allah kehancuran sistem kapitalis sekuler akan segera tiba dan diganti dengan sistem pembawa rahmat yaitu Islam.

Cukuplah kisah berikut sebagai renungan bagi kita semua akan kesalahan kita karena begitu mempercayai sistem kapitalis sekuler dan cenderung mengabaikan sistem ekonomi Islam.

Ibnu Abdil Hakam dalam kitabnya Sirah Umar bin Abdul Aziz hal. 59 meriwayatkan, Yahya bin Said, seorang petugas zakat masa itu berkata,”Saya pernah diutus Umar bin Abdul Aziz untuk memungut zakat ke Afrika. Setelah memungutnya, saya bermaksud memberikannya kepada orang-orang miskin. Namun saya tidak menjumpai seorang pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan semua rakyat pada waktu itu berkecukupan. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli budak lalu memerdekakannya.” (Al-Qardhawi, 1995).

Coba bandingkan keadaan pada masa Umar bin Abdul Aziz tersebut dengan pemerintahan kapitalis sekuler manapun di dunia ini bila ada bandingannya. Cukuplah kelaparan Ethiopia di Afrika sebagai contoh nyata gagalnya sistem ekonomi kapitalistik ini. Sesungguhnya hanyalah Allah swt yang berhak dimintai tolong atas problem – problem umat ini, bukan kapitalis sekuler pimpinan barat. Wallahu a’lam bi ashshawwab.